Revisipp109

Konfrensi Pers : LARANGAN ROKOK KETENGAN RUGIKAN YANG MISKIN?

Jakarta, 3 Februari 2023 – Hari ini, Komnas Pengendalian Tembakau bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengadakan konferensi pers untuk merespon wacana pelarangan penjualan rokok secara batangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menurut Presiden, ini adalah upaya untuk melindungi keluarga miskin Indonesia yang masih banyak membeli rokok daripada membeli makanan bergizi. Namun, wacana ini mendapat penolakan dan disebut-sebut …

Konfrensi Pers : LARANGAN ROKOK KETENGAN RUGIKAN YANG MISKIN? Read More »

PP 109 Tahun 2012 Batal Direvisi, Masyarakat Sipil Ragukan Komitmen Pemerintahan Jokowi-Amin Turunkan Angka Perokok Anak

Jalan pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka perokok anak di Indonesia semakin terjal. Pada akhir tahun lalu, pemerintahan Jokowi-Amin batal merevisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Revisi peraturan yang rencananya akan mengatur mengenai pelarangan penjualan rokok secara eceran; meregulasi rokok elektronik; melarang iklan dan promosi rokok;hingga memperluas peringatan bergambar pada bungkus rokok tersebut telah dikembalikan oleh Sekretariat Negara ke Kementerian Kesehatan RI. Padahal semula proses …

PP 109 Tahun 2012 Batal Direvisi, Masyarakat Sipil Ragukan Komitmen Pemerintahan Jokowi-Amin Turunkan Angka Perokok Anak Read More »

Siaran Pers ISMKMI : Live tagging Desak Percepat Revisi PP 109/2012 Untuk Melindungi Pemuda

Siaran PersIkatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) bersama Institusi dan Organisasi Kepemudaan untuk Mendukung sekaligus Mendorong Presiden Republik Indonesia untuk Menyelesaikan Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Narahubung : +62 896-6123-0395 (Zalma) keterangan lebih lanjut dapat diunduh di bawah ini


Konsultasi Klinik Hukum
Tutup