Menjadi pusat data terkait dengan regulasi-regulasi dari Internasional, Nasional dan Daerah yang diklaster melalui beberapa isu.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Pengendalian Konsumsi Rokok di Lingkungan Kementerian Sosial
- Keputusan Menteri
- Kementerian Sosial
- No : 175/HUK/2022
Intruksi Menteri sosial Republik Indonesia dalam rangka pengendalian konsumsi rokok yang terintegrasi, efektif dan efisien di lingkungan kementerian Sosial
- Ditetapkan: 5 September 2022
- Status: Berlaku/Belum Diubah
SURAT EDARAN TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI DAERAH
- Peraturan Menteri
- Kementerian Kesehatan
- NOMOR : HK.02.01/ MENKES/309/2022
Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditujukan ke pemimpin daerah provinsi kota/kabupaten di Indonesia untuk membuat perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di wilayah masing - masing jika belum memiliki dan melaksanakan implementasi dan penegakan KTR bagi wilayah yang sudah memiliki perda KTR
- Ditetapkan: 22 April 2022
- Status: Berlaku / Belum Dicabut
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
- Ditetapkan: 30 Maret 2022
- Berlaku: 30 Maret 2022
- Status: Berlaku/Belum Diubah
Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
- Kementerian Keuangan
Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 63/Kep/Bsn/3/2021 Tentang Penetapan SNI 8946:2021 Produk Tembakau Yang Dipanaskan
- Badan Standarisasi Nasional
- 63/Kep/Bsn/3/2021
surat keputusan SNI atas produk tembakau, Standar ini berlaku untuk produk tembakau yang dipanaskan yang mencakup istilah dan definisi, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, pengemasan dan pelabelan. 65-19 Produk Tembakau, 1. 65.160 Tembakau, produk tembakau dan peralatan yang berkaitan dengan acuan ISO 8243 dan ISO 8454
- Ditetapkan: 10 Maret 2021
- Berlaku: 10 Maret 2021
- Status: berlaku/belum diubah
PMK No.56 Tahun 2017 Tentang Pencantuman Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Kesehatan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang
- Ditetapkan: 12 Agustus 2011
- Berlaku: 12 Agustus 2011
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Kapolri No. 7 thn 2009 tentang Sistem Laporan gangguan keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Peraturan Kapolri
- Kepolisian RI
- Ditetapkan: 29 April 2009
- Berlaku: 18 Mei 2009
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Putusan Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung
Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada
dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960
tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di
seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui
Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya.
- Ditetapkan: 27 Februari 2012
- Berlaku: 27 Februari 2012
- Status: berlaku/belum diubah
Surat Edaran Menteri Perhubungan RI No. 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum
- Surat Edaran Menteri
- Kementerian Perhubungan
Surat edaran ini memuat himbauan untuk larangan merokok selama berada dalam angkutan umum.
- Ditetapkan: 3 Desember 2014
- Berlaku: 3 Desember 2014
- Status: berlaku/tidak diubah
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Menteri
- Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Bersama Menteri ini memuat dasar/landasan untuk melakukan penerapan kawasan tanpa rokok di daerah.
- Ditetapkan: 28 Januari 2011
- Berlaku: 1 Februari 2011
- Status: berlaku/belum dicabut
Peraturan Menteri Perindustrian RI 63/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015 Tentang Road Map((Peta Jalan) Industri Tembakau Tahun 2015-2020
- Peraturan Menteri
- Kementerian Perindustrian
- Ditetapkan: 10 Agustus 2015
- Berlaku: 24 Agustus 2015
- Status: Dicabut
Peraturan Menteri Perhubungan No. 185 thn 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
- Peraturan Menteri
- Kementerian Perhubungan
- Ditetapkan: 30 November 2015
- Berlaku: 4 Desember 2015
- Status: berlaku/tidak dicabut
Peraturan Menteri Perhubungan No. 46 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek
- Peraturan Menteri
- Kementerian Perhubungan
Standar pelayanan ini memuat beberapa hal untuk mendukung dan menciptakan angkutan orang nyaman, aman, terjangkau, teratur. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan
angkutan orang tidak dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- Ditetapkan: 24 September 2014
- Berlaku: 26 September 2014
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Perdagangan
Peraturan ini memuat ketentuan dasar untuk sistem impor produk tembakau di Indonesia.
- Ditetapkan: 2 November 2017
- Berlaku: 8 November 2017
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 57/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Impor Produk Tertentu
- Peraturan Menteri
- Kementerian Perdagangan
Peraturan dibuat dengan tujuan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif belum tercipta secara maksimal, sehingga masih perlu melakukan peningkatan tertib administrasi impor.
- Ditetapkan: 29 Desember 2010
- Berlaku: 29 Desember 2010
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
- Peraturan Menteri
- Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Peraturan ini dibuat dalam rangka memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok, perlu menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, yang juga memuat tata laksana untuk Kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.
- Ditetapkan: 22 Desember 2015
- Berlaku: 29 Desember 2015
- Status: berlaku/belum dicabut
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
peraturan ini memuat indikator dan tata laksana untuk kabupaten atau kota yang akan melaksanakan penerapan kota layak anak di daerahnya.
- Ditetapkan: Desember 2011
- Berlaku: Desember 2011
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik
- Peraturan Menteri
- Kementerian Kominfo
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
- Status: berlaku/belum diubah
13/PMK.07/2020 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi_Kabupaten_Kota Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
- Status: Dicabut
Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
Mengatur tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Ditetapkan: 23 Januari 2020
- Berlaku: 23 Januari 2020
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Menteri Kesehatan No. 222/PMK.07/2017 Tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
Peraturan ini mengatur terkait penggunaan,pemantauan, evaluasi DBHCT, peraturan ini telah dicabut dan terdapat penggantinya di tahun 2020
- Ditetapkan: 29 desember 2017
- Berlaku: 29 desember 2017
- Status: Dicabut
PMK Nomor 43 Tahun 2017 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi_Kabupaten_Kota Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
- Status: Dicabut
Peraturan Menteri Keuangan 198/PMK.010/2020 tentang tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/ 201 7 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
- Ditetapkan: 24 Oktober 2017
- Berlaku: 25 Oktober 2017
- Status: Dicabut
Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.07/2016 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
- Status: Dicabut
Peraturan Menteri Keuangan 28/PMK.07/2016 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri
- Kementerian Keuangan
- Status: Dicabut
Peraturan Menteri Keuangan No 174_PMK_03_2015 tentang tatacara perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau
- Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25-PMK.07-2015 Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi,Kabupaten,Kota Tahun Anggaran 2015
- Kementerian Keuangan
- Status: Dicabut
Peraturan Menteri Keuangan No 41_PMK_07_2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 115_PMK_07_2013
- Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.07/2015 tentang perubahan atas Peraturan mentri Keuangan No 115_PMK_07_2013
- Kementerian Keuangan
- Status: Dicabut
Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
- Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Kementerian Kesehatan
Permenkes Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
- Kementerian Kesehatan
Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- Kementerian Kesehatan
Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau
- Kementerian Kesehatan
Peraturan Mentri Kesehatan No 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak konsumsi Rokok bagi Kesehatan
- Kementerian Kesehatan
PP No. 30 Tahun 1956 Tambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 560)
Peraturan Pemerintah (PP) No 174 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur X
- Status: Dicabut
Peraturan Pemerintah (PP) No. 173 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IX
- peraturan pemerintah
- Status: Dicabut
Peraturan Pemerintah No. 160 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah I
- peraturan pemerintah
- Status: Dicabut
pp no 143 tahun 1961 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I
Peraturan Pemerintah (PP) No 054 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan Tambahan Tabaks-Accijns-Verordening (Staatsblad 1932 NO. 560)
- peraturan pemerintah
- Status: Dicabut
Peraturan Pemerintah (PP) No 030 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
- peraturan pemerintah
- LN 1963/51
- Ditetapkan: 12 Mei 1963
- Berlaku: 22 Mei 1963
- Status: Dicabut
Peraturan Pemerintah No 029 tahun 1963 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
- Status: Dicabut
pp no 013 tahun 1968 Pembubaran B.P.U. P.P.N. Gula Dan Karung Goni, B.P.U. P.P.N. Karet, B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman Dan B.P.U. P.P.N. Tembakau
Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
- peraturan pemerintah
- peraturan pemerintah
peraturan yang secara khusus mengatur tentang kawasan tanpa rokok, larangan peringatan bergambar, iklan, promosi dan sponsor rokok, larangan memajang, pembentukan peraturan daerah.
- Ditetapkan: 24 Desember 2012
- Berlaku: 24 Desember 2012
- Status: berlaku/belum diubah
Peraturan Pemerintah No 96 thn 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Ditetapkan: 23 September 1999
- Berlaku: 23 September 1999
- Status: berlaku/belum diubah
UU Nomor 16 Tahun 1951 Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
Undang-undang No 35 thn 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang Undang No 39 thn 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonfsia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- TAP MPR RI
Hak Asasi Manusia
- Status: berlaku/belum diubah