admin

Peluncuran Indeks Gangguan Industri Tembakau (TII Index) 2025: Serukan Tata Kelola Pengendalian Tembakau yang Bebas Konflik Kepentingan

Indonesia kembali menjadi sorotan dalam laporan Tobacco Industry Interference (TII) Index 2025, yang menunjukkan tingginya tingkat campur tangan industri tembakau dalam kebijakan publik dan kesehatan masyarakat. Dalam acara Peluncuran dan Diskusi Publik bertajuk “Mendorong Kebijakan yang Mengutamakan Kesehatan dan Kepentingan Publik”, para ahli, pegiat antikorupsi, dan organisasi masyarakat sipil menyerukan pembenahan tata kelola pengendalian tembakau […]

Peluncuran Indeks Gangguan Industri Tembakau (TII Index) 2025: Serukan Tata Kelola Pengendalian Tembakau yang Bebas Konflik Kepentingan Read More »

Iklan Rokok Dilarang di Medsos! Ini Kata PP 28 Tahun 2024

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam pengendalian konsumsi produk tembakau dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.  Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan menjadi tonggak penting dalam perlindungan masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya zat

Iklan Rokok Dilarang di Medsos! Ini Kata PP 28 Tahun 2024 Read More »

Dana Rokok Masuk Sekolah: Menyasar Anak, Melanggar Aturan

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang bersih dari gangguan industri candu berbahaya seperti rokok. Tapi, industri rokok melalui yayasannya justru berkegiatan di sekolah dengan menggandeng pejabat publik. Ini menegaskan bahwa industri rokok ingin terus membangun citra positif di hadapan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Fenomena “dana rokok” masuk sekolah di sejumlah daerah tidak hanya melanggar Permendikbud Nomor

Dana Rokok Masuk Sekolah: Menyasar Anak, Melanggar Aturan Read More »

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok menjadi Salah Satu Komitmen Kemendagri dalam Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 di Kendari

Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai investasi jangka panjang,  produk hukum daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 diharapkan

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok menjadi Salah Satu Komitmen Kemendagri dalam Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 di Kendari Read More »

Scroll to Top