Video

BEDAH PERDA “Mitos dan Fakta Regulasi Kawasan Tanpa Rokok”

Berdasarkan data dari website Pengendalian Tembakau yang dikelola oleh Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia yaitu www.Protc.id sudah terdapat 27 regulasi di tingkat Provinsi dan 385 regulasi tingkat Kota/Kabupaten dari 514 total kota/Kabupaten di Indonesia mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Namun saat ini apa maksud dari Kawasan Tanpa Rokok masih memiliki pemahaman yang berbeda disetiap orang, adapun yang menyebutkan Kawasan Tanpa Rokok melanggar Hak Asasi Manusia mereka dan masih banyak pendapat-pendapat lainnya yang terkesan tidak mendukung Kawasan …

BEDAH PERDA “Mitos dan Fakta Regulasi Kawasan Tanpa Rokok” Read More »

MUDA MEREBUT KEMBALI RUANG ASPIRASI

DPRemaja are back !Setelah melakukan aktivitas Masa Reses di dapi masing-masing selama satu bulan lebih, 18 anggota Dewan Perwakilan Remaja akan dipersatukan kembali dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dimana mereka akan dipertemukan dan diberikan kesempatan untuk berdialog dengan para pemangku kebijakan.Video Selengkapnya..

Webinar KBR : Ekonom Bicara Cukai Rokok

Hingga saat ini tingkat konsumsi rokok di Indonesia terbilang tinggi. Alih-alih berhenti merokok, malah memungkinkan konsumen membeli rokok dengan harga murah, dikarenakan banyaknya variasi harga rokok yang ada di pasaran. Peralihan konsumsi rokok dari mahal ke murah juga ditandai dengan semakin maraknya penggunaan rokok tingwe/linting dewe, hal ini mengakibatkan tujuan pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia menjadi tidak optimal dan kenaikan cukaipun menjadi tidak efektif. Sebagai faktor yang berkontribusi besar untuk menentukan harga rokok, kebijakan tarif …

Webinar KBR : Ekonom Bicara Cukai Rokok Read More »

Diskusi Publik: Ilusi Kemiskinan dan Pengalihan Belanja Rumah Tangga karena Konsumsi Rokok

CISDI bekerja sama dengan University of Illinois Chicago (UIC) dan Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) melakukan penelitian terkait dampak belanja tembakau terhadap pola alokasi belanja rumah tangga (crowding-out effect) dan tingkat kemiskinan di Indonesia (impoverishing effect). Diseminasi dari 2 studi ini diharapkan semakin menambah bukti ilmiah dan memperkaya diskursus untuk mendukung kebijakan pengendalian tembakau yang lebih efektif di Indonesia.


Konsultasi Klinik Hukum
Tutup