Talk Show Ruang Publik KBR – Pandemi: Kebutuhan Pokok vs Kebutuhan Rokok
Talk Show Ruang Publik KBR – Pandemi: Kebutuhan Pokok vs Kebutuhan Rokok Read More »
Multimedia
Siaran Pers Diskusi Publik: Benarkah Nasib Petani Tembakau dan Buruh Rokok Sejahtera di Tangan Industri Rokok?
Jakarta, 25 Juni 2021 – Hari ini, Komnas Pengendalian Tembakau mengundang para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan untuk pertanian tembakau, mulai dari anggota DPR, pemerintah, perserikatan petani, kelompok masyarakat, sampai petani tembakau itu sendiri. Dalam diskusi bertajuk “Benarkah Nasib Petani Tembakau dan Buruh Rokok Sejahtera di Tangan Industri Rokok?” ini, mereka diajak untuk menilik
Kyai dan Santri Pondok Pesantren di Kediri Dukung Perlindungan Anak dan Remaja dari Bahaya Rokok
Kediri, 21 Juli 2019 – Hari ini, kyai dan santri dari pesantren-pesantren wilayah Kediri mengikuti Festival Pengendalian Rokok yang diselenggarakan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) bekerja sama dengan Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) di Pondok Pesantren Lirboyo , Kediri, Jawa Timur. Kegiatan utama adalah seminar dan workshop mengenai dukungan kyai dan santri di
Sosialiasasi Kepada Kyai dan Santri Pesantren Di Kediri,Jawa Tengah. “Dukungan Perlindungan anak dan Remaja dari Bahaya Rokok”
Kegiatan ini dilakukan kepada pondok pesantren di Pesantren Lirboyo dan Pesantren Tebuireng, keduanya terletak di Kediri Jawa Timur. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Pengendalian Rokok yang diadakan di tiga kota, yaitu Jombang, Kediri, dan Jakarta, yang bertujuan untuk mendorong upaya pengendalian konsumsi rokok khususnya di kalangan anak dan remaja.
siaran pers Konferensi Pers Desakan Revisi PP109 tentang Pengamanan Zat Adiktif: “Menolak Revisi PP adalah Pembangkangan Visi Misi Presiden”
Jakarta, 22 Juni 2021 – Hari ini, Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) yang diwakili Yayasan Lentera Anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komnas PengendalianTembakau, FAKTA Indonesia, dan Indonesia Institute for Social Development (IISD) menyatakan desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif dan bertindak tegas kepada para Menteri
