Multimedia

Surakarta, 23 September 2026, Yayasan KAKAK berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta memberikan Award Sekolah Keren Tanpa Rokok kepada sembilan sekolah di Kota Surakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada tiga sekolah jenjang PAUD/TK (TK Aisyah Kota Barat Program Khusus, Pra TK – TK Lazuardi Kamila, dan TK Permata) , tiga sekolah jenjang SD (SD N Cemara […]

Penulis : dr Rahma Peredaran rokok dengan pita cukai palsu di Indonesia bukan lagi sekadar masalah dagang eceran di pasar tradisional. Kasus ini telah berkembang menjadi skandal pembajakan regulasi (regulatory capture) yang melibatkan mafia logistik hulu, lemahnya pengawasan, hingga dugaan keterlibatan oknum di lingkaran parlemen. Ketika investigasi media nasional membongkar jaringan pita cukai palsu yang

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) bertemu Kepala BPJPH Prof. Dr. Ir. Ahmad Haikal Hasan, S.KOm., S.H.,M.M.T. untuk mendorong label “non-halal” rokok. Jakarta, 16 September 2026 – Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network bertemu dan melakukan audiensi dengan kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pertemuan ini

Jakarta, 21 September 2026 – Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menyambut baik komitmen Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk melanjutkan penindakan rokok ilegal dan mendorong penguatan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus penerimaan negara. Pada hari pertama menjabat, 14 September 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penindakan terhadap

Jakarta, 21 September 2026 – Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Prof. Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Komnas PT menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru Kementerian Keuangan untuk dapat memperkokoh kepercayaan atau kredibilitas kebijakan fiskal sekaligus memastikan fungsi cukai berjalan efektif sebagai instrumen perlindungan masyarakat, tidak hanya dilihat