Jakarta, 12 November 2026 – Koalisi Save Our Surroundings (SOS) Indonesia yang terdiri dari perwakilan 20 organisasi masyarakat sipil dan 7 individu telah menyampaikan somasi atau teguran kepada Presiden Republik Indonesia pada 10 November 2026. Somasi dilayangkan atas dugaan kelalaian dalam memastikan pelaksanaan kewajiban hukum pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak dan generasi muda. Melalui somasi tersebut, Koalisi menuntut Presiden mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat.
UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) secara tegas mengamanatkan pengamanan zat adiktif untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Namun, setelah berakhirnya masa transisi PP 28/2024 pada 26 Juli 2026, sejumlah aturan pelaksana dan mekanisme implementasi belum dituntaskan. Di antaranya pengaturan batas maksimal kadar nikotin dan tar, larangan bahan tambahan, larangan penjualan rokok secara eceran, standardisasi kemasan, dan pengaturan peringatan kesehatan bergambar.
Di sisi kebijakan fiskal, tarif cukai hasil tembakau (CHT) juga tidak mengalami kenaikan pada 2025 dan 2026. Padahal berdasarkan amanah RPJMN 2025-2029, pemerintah akan melakukan peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) secara bertahap dan melakukan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau.
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga masih menghadapi tantangan. Data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri per Juni 2025 menunjukkan baru 377 kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah KTR. Padahal target RPJMN 2025–2029 pada 2025 sebanyak 397 kabupaten/kota telah memiliki Perda KTR.
“Regulasi sudah dibuat, tetapi perlindungan rakyat tidak boleh berhenti di atas kertas. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga menjalankan kewajiban hukumnya. Jika kewajiban itu dibiarkan tidak terlaksana, kepada siapa lagi pertanggungjawaban harus dimintakan jika bukan kepada Presiden?” tegas Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) dalam Konferensi Pers bertajuk “Koalisi SOS Indonesia Somasi Presiden: Menuntut Akuntabilitas atas Mandat Perlindungan Rakyat dari Zat Adiktif” yang diadakan Koalisi SOS di Jakarta, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (12/11/2026).
Adriana Veni, Ketua Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2), mengingatkan bahwa perempuan dan anak turut menanggung dampak kesehatan serta ekonomi akibat konsumsi rokok dalam keluarga. “Ketika pengeluaran untuk rokok mengurangi anggaran keluarga, kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak ikut terancam. Perempuan dan anak juga menanggung risiko paparan asap rokok meskipun mereka tidak merokok. Mereka tidak seharusnya menanggung kerugian dari konsumsi rokok orang lain. Negara harus memastikan perlindungan nyata bagi keluarga,” tegas Veni.
Rama Tantra dari Gerakan Muda FCTC menyoroti normalisasi rokok dan nikotin serta kemudahan akses yang masih dihadapi generasi muda. “Anak muda terus diminta menjauhi rokok, tetapi lingkungan justru menormalisasi konsumsi tembakau dan nikotin serta mempermudah aksesnya. Negara tidak bisa hanya meminta kami menolak rokok tanpa menciptakan lingkungan yang melindungi. Presiden harus memastikan aturan pengendalian tembakau benar-benar dilaksanakan,” tegas Rama.
Reza Indragiri Amriel, pemerhati hak dan perlindungan anak, menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Negara punya kewajiban dan tanggung jawab melindungi anak, terlebih pada kelompok anak yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu mereka yang terpapar zat adiktif. “Namun sayangnya, pemerintah belum sungguh-sungguh, belum sepenuh hati atau tidak memiliki ketakutan ketika belum melakukan tanggung jawab perlindungan anak tersebut,” ujarnya.
Reza menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Negara adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. “Kepada merekalah kita mengingatkan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Termasuk dengan melakukan somasi ini sesuai langkah perundang-undangan. Ini bukan hal berlebihan dan bukan langkah kontra. Tetapi untuk memastikan semua pemangku kepentingan tidak abai untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak dari bahaya rokok.
Betta Anugrah, perwakilan Seknas FITRA, menegaskan bahwa fungsi utama CHT harus dikembalikan pada khitahnya, yakni sebagai instrumen pengendalian konsumsi produk tembakau demi pencegahan dampak kesehatan, bukan semata-mata hanya sebagai sumber penerimaan negara.
“Tidak adanya peningkatan tarif cukai hasil tembakau selama dua tahun terakhir ini bertentangan dengan target RPJMN 2025-2029. Akibat tertahannya tarif cukai dan struktur yang masih terdiri dari 8 golongan, produk tembakau menjadi semakin terjangkau, sehingga mendorong 31,2% perokok beralih ke rokok yang lebih murah (downtrading), dan memiliki kecenderungan 5,75 kali lebih mungkin untuk tetap terus merokok.,” kata Betta. Ia menambahkan, fenomena down trading bukan hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan potensi kerugian penerimaan negara yang mencapai Rp24,4 s.d 26,1 triliun per tahun. Potensi kerugian negara juga terjadi pada praktik penjualan rokok non cukai yang semakin massif di pasar, akibat minimnya pola pengawasan yang lemah dalam integrasi digital. Selain itu, belanja rokok juga berkontribusi pada pemiskinan rumah tangga yang pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin sebanyak 8,75 juta orang.
Tubagus Haryo Karbyanto, perwakilan tim legal Koalisi SOS Indonesia, menegaskan bahwa somasi didasarkan pada kewajiban konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan pemerintah.
“Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab memastikan kementerian dan lembaga menjalankan kewajiban hukumnya. Kami menduga belum terlaksananya sejumlah mandat pengendalian tembakau merupakan bentuk kelalaian yang berpotensi melanggar kewajiban hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Karena itu, kami menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden,” tegas Tubagus.
Lima tuntutan Koalisi SOS Indonesia kepada Presiden adalah:
– Memastikan penyelesaian peraturan pelaksana PP 28/2024, khususnya batas maksimal nikotin dan tar, zat tambahan yang dilarang, standardisasi kemasan, pelaksanaan larangan penjualan rokok batangan, serta peringatan kesehatan bergambar.
– Memastikan pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mencapai target 514 kabupaten/kota pada 2029 sesuai RPJMN 2025–2029.
– Meningkatkan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap dan menyederhanakan struktur tarif cukai sesuai arah kebijakan RPJMN 2025–2029.
– Memastikan pencapaian target pengendalian tembakau dalam RPJMN 2025–2029, termasuk penurunan prevalensi merokok usia muda, perluasan layanan berhenti merokok, dan penyediaan farmakoterapi di puskesmas.
– Menyampaikan rencana aksi dan langkah konkret, termasuk target waktu serta kementerian/lembaga yang bertanggung jawab.
Koalisi SOS memberikan waktu paling lama 25 hari kerja sejak somasi diterima kepada Presiden untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut. Apabila tidak terdapat tanggapan dan/atau tindak lanjut yang nyata, koalisi akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan kesehatan rakyat tidak boleh berhenti pada regulasi dan janji kebijakan. Presiden harus memastikan seluruh mandat dijalankan agar masyarakat, terutama anak dan generasi muda, tidak terus menanggung risiko yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi.
