Revisi PP 109

Uji Publik Revisi PP 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan

Pemerintah menggelar uji publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau (27/07/22). Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Heritege, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tersebut dihadiri Wamenkes, Deputi Kemenko PMK, perwakilan industri rokok, petani tembakau, dan beberapa masyarakat sipil pegiat pengendalian tembakau. Dalam presentasinya, Wamenkes memaparkan Revisi PP 109/2012 adalah amanah RPJMN 2020-2024.Pendekatan utama dalam Revisi PP 109/2012 adalah semangat perlindungan anak dimana berbagai data …

Uji Publik Revisi PP 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Read More »

Semakin Ditunda Revisi PP 109, Semakin Meningkat Perokok Anak

Proses revisi PP 109/2012 tentang pengamanan zat adiktif masih terus bergulir sejak empat tahun silam, namun saat ini belum kunjung bertemu titik terang. Regulasi ini menjadi harapan besar bagi pengendalian konsumsi zat adiktif terutama sebagai tameng pelindung bagi anak-anak dari serbuan industri rokok. Rasanya, tak ada lagi alasan untuk menunda revisi PP109/2012, mengingat cita-cita Pemerintah dalam RPJMN 2020 – 2024 untuk menurunkan jumlah prevalensi perokok anak tinggal dua tahun lagi. Jangan sampai, kita kehabisan waktu …

Semakin Ditunda Revisi PP 109, Semakin Meningkat Perokok Anak Read More »

KEPENTINGAN MEMPERBESAR PHW (PICTORIAL HEALTH WARNING) SEBAGAI AMANAT UU DENGAN SEBUAH HAKI (MEREK) DARI PRODUSEN ROKOK

Banyak pertentangan yang keluar dari industri rokok terhadap pemerintah jika PHW/Peringatan Kesehatan Bergambar pada kemasan rokok di Indonesia di perluas/diperlebar. Salah satu ialah mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) pada Merek dagang yang akan berubah jika ada perluasan/perlebaran PHW pada kemasan rokok. Padahal pemerintah punya argumentasi kuat untuk sesegera mungkin untuk memperluas/perlebar PHW seperti beberapa negara tetangga Indonesia yang lebih dulu melakukannya