Rilis

Indonesia kembali menjadi sorotan dalam laporan Tobacco Industry Interference (TII) Index 2025, yang menunjukkan tingginya tingkat campur tangan industri tembakau dalam kebijakan publik dan kesehatan masyarakat. Dalam acara Peluncuran dan Diskusi Publik bertajuk “Mendorong Kebijakan yang Mengutamakan Kesehatan dan Kepentingan Publik”, para ahli, pegiat antikorupsi, dan organisasi masyarakat sipil menyerukan pembenahan tata kelola pengendalian tembakau […]

Rencana Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 menuai kritik keras dari organisasi kesehatan, akademisi, dan pemerhati anak. Pernyataan Menkeu yang menilai tarif cukai rokok 57% sudah terlalu tinggi dinilai keliru, menyesatkan, dan berbahaya bagi perlindungan kesehatan publik. Komnas Pengendalian Tembakau, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI),

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang bersih dari gangguan industri candu berbahaya seperti rokok. Tapi, industri rokok melalui yayasannya justru berkegiatan di sekolah dengan menggandeng pejabat publik. Ini menegaskan bahwa industri rokok ingin terus membangun citra positif di hadapan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Fenomena “dana rokok” masuk sekolah di sejumlah daerah tidak hanya melanggar Permendikbud Nomor

Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai investasi jangka panjang,  produk hukum daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 diharapkan