Rilis

DKI Perlu Segera Bagi Zona Peredaran Rokok

Kawasan sekolah masih menjadi sasaran penjual rokok di DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari banyaknya warung rokok di sekitar lembaga pengajaran tersebut. Riset dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) pada 2020 menunjukan bahwa terdapat delapan warung rokok eceran tiap satu sekolah di DKI Jakarta. Di antaranya bahkan terletak tak sampai 100 meter […]

DKI Perlu Segera Bagi Zona Peredaran Rokok Read More »

Pemerintah Tak Kompak Revisi PP 109

Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengungkap kegeramannya terhadap Kementerian Kesehatan yang tak kunjung merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tak kunjung disahkan. Padahal revisi tersebut sudah didukung Presiden Joko Widodo sejak Mei 2018 lalu. Saat itu, Presiden memasukkan PP 109

Pemerintah Tak Kompak Revisi PP 109 Read More »

Berlarut-larut Revisi PP 109

Lima tahun sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan berlaku, tingkat konsumsi rokok belum juga mengalami penurunan. Tingkat prevalensi merokok pada 2013 tercatat 7,2 persen, sedangkan 2018 justru meningkat 2 persen menjadi 9,1 persen. “Saat ini lebih dari 35 persen masyarakat Indonesia

Berlarut-larut Revisi PP 109 Read More »

SIARAN PERS – Masyarakat Meminta SNI Rokok Elektronik Dicabut

Jakarta, 10 September 2021 – Hari ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komnas Pengendalian Tembakau, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Yayasan Lentera Anak, dan Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) melakukan konferensi pers bersama untuk merespon keluarnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 8946:2021 Produk Tembakau yang Dipanaskan (rokok elektronik vape) oleh Badan Standardisasi Nasional. SNI

SIARAN PERS – Masyarakat Meminta SNI Rokok Elektronik Dicabut Read More »

Scroll to Top