Rilis

Membaca RAPBN 2026: Target Cukai Rokok, Untuk Rakyat atau Pemerintah?

Pemerintah mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan delapan agenda prioritas. Salah satunya adalah peningkatan kualitas kesehatan yang adil dan merata dengan alokasi Rp244 triliun, naik dari proyeksi Rp210,6 triliun di tahun 2025. Anggaran ini akan memperkuat layanan kesehatan, termasuk program Cek Kesehatan Gratis untuk 130,3 juta peserta dan penanganan Tuberkulosis (TBC) […]

Membaca RAPBN 2026: Target Cukai Rokok, Untuk Rakyat atau Pemerintah? Read More »

Bukan Gerbong Khusus Merokok yang Dibutuhkan, tapi Kemasan Rokok Standar untuk Lindungi Masyarakat

Di tengah ramainya isu usulan Nashim Khan, Anggota DPR Komisi VI DPR RI tentang gerbong khusus merokok, masyarakat Indonesia sesungguhnya sedang menunggu penerapan aturan-aturan teknis Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, salah satunya adalah aturan teknis kemasan standar. Rendahnya pemahaman anggota DPR mengenai

Bukan Gerbong Khusus Merokok yang Dibutuhkan, tapi Kemasan Rokok Standar untuk Lindungi Masyarakat Read More »

Dari Kemerdekaan Menuju Kesejahteraan: Kenaikan Cukai Rokok sebagai InvestasiKesehatan Rakyat dan Kekuatan Fiskal Negara

Jakarta, 14 Agustus 2025 – Menyongsong 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah kenaikan tarif cukai rokok secara signifikan dan berkelanjutan sebagai strategi ganda: melindungi kesehatan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam momentum perayaan

Dari Kemerdekaan Menuju Kesejahteraan: Kenaikan Cukai Rokok sebagai InvestasiKesehatan Rakyat dan Kekuatan Fiskal Negara Read More »

Satu Tahun Mandeknya Implementasi PP 28/2024:Pemerintah Lupakan Hak Kesehatan dan Hak Anak

Jakarta, 24 Juli 2025 – Bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional dan setahun disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan, Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menyampaikan perhatian mendalam terhadap implementasi PP 28/2024 khususnya Bagian Pengamanan Zat Adiktif yang dianggap mandek dan mengancam tak terwujudnya perlindungan anak dari produk tembakau

Satu Tahun Mandeknya Implementasi PP 28/2024:Pemerintah Lupakan Hak Kesehatan dan Hak Anak Read More »

HUT ke-498, Jakarta Dituntut Segera Sahkan Raperda KTR yang Mandek 10 Tahun

aringan organisasi pengendalian tembakau di Indonesia mengapresiasi langkah DPRD DKI Jakarta yang kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), setelah lebih dari satu dekade proses ini berjalan tanpa kejelasan. Pembentukan kembali Panitia Khusus (Pansus) menjadi sinyal positif bahwa perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok kembali menjadi perhatian serius. Langkah ini bertepatan

HUT ke-498, Jakarta Dituntut Segera Sahkan Raperda KTR yang Mandek 10 Tahun Read More »

Scroll to Top